Gubernur Bali Minta Bupati Jangan Coba

Gubernur Bali Made Mangku Pastika berharap tidak ada bupati/wali kota yang terkena operasi tangkap tangan KPK. Hal itu ditegaskan Pastika pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
"Program ini saya harapkan bisa menjadi acuan pemerintah daerah agar bekerja dengan bersih dan baik. Agar tidak seperti daerah lain, kepala daerahnya kena OTT. Jangan sampai itu terjadi di Bali," kata Pastika di Denpasar, Selasa (7/8/2018).
Selain itu, menurut Pastika, penandatanganan tersebut juga diharapkan menjadi pedoman dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan potensi korupsi, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.
Dia lantas membanggakan Bali dibawah kepemipinannya, bahwa selama lima tahun terakhir ini Pemerintah Provinsi Bali telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota.
"Hal itu menandakan bahwa sistem pemerintahan di Bali memang bersih dan bebas dari korupsi," ucapnya.
相关文章
Papa Novanto Akui Fee PLTU Riau
Warta Ekonomi, Jakarta - KPK kembali memeriksa mantan Ketua DPR Setya Novanto sebagai saksi kasus du2025-05-25Menteri Agama Sebut Pusat Kajian Islam Tak Hanya Berada di Timur Tengah
JAKARTA, DISWAY.ID- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa persebaran keilmuan Islam tid2025-05-25DPRD Minta Pramono Mulai Terapkan ERP, Bisa Mulai Tahap Satu di Jalan Utama
SuaraJakarta.id - DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Pramono Anung untuk segera menerapkan sistem jal2025-05-25Menteri Agama Sebut Pusat Kajian Islam Tak Hanya Berada di Timur Tengah
JAKARTA, DISWAY.ID- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa persebaran keilmuan Islam tid2025-05-25Tarif MRT Dinilai Tak Kemahalan
Warta Ekonomi, Jakarta - Tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta yang diusulkan Rp8.500-Rp10.000 per 12025-05-25DPRD Minta Pemprov DKI Rutin Lakukan Fogging Nyamuk DBD: Jangan Nunggu Ada Kasus Dulu
SuaraJakarta.id - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menyebut pelaksanaan fogging2025-05-25
最新评论