Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa dengan kejadian suap yang menimpa auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Kementerian Desa PDTT.

"Kejadian dimana kementerian lembaga dan BPK sendiri menerima suap, mengecewakan betul," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (29/5/2017).

Sri Mulyani menilai kemitraan antara Kementerian Lembaga dengan BPK sudah terjalin dengan baik dan profesional, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk pertama kalinya dalam 12 tahun mendapatkan opini WTP.

"Kita melakukan pembahasan dengan BPK secara profesional selama ini, jadi kita memandang apa yang disampaikan BPK adalah hal-hal yang memang baik memenuhi standar akuntansi," katanya.

Untuk itu, apabila terdapat upaya penyalahgunaan wewenang dan dugaan suap terkait pemberian opini WTP terhadap Kementerian Lembaga tertentu, Sri Mulyani meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas. Terkait pemberian opini WTP, Sri Mulyani mengharapkan status tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten oleh Kementerian Lembaga agar penyusunan LKPP makin berkualitas dan penggunaan dana APBN dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Status dari WTP sendiri kita memiliki kepentingan, supaya kredibilitas status itu ditegakkan secara konsisten, apapun mekanismenya kita serahkan ke BPK," katanya. (ant)