会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Data Kemenkumham: Ada 5,3 Juta WNA ke Bali Sepanjang 2023!

Data Kemenkumham: Ada 5,3 Juta WNA ke Bali Sepanjang 2023

时间:2025-05-31 18:04:15 来源:quickq官网下载苹果 作者:热点 阅读:244次
Denpasar,quickq io官网 CNN Indonesia--

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, mencatat sepanjang tahun 2023 ada sebanyak 5,3 juta Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Pulau Dewata.

Data itu disampaikan Plh Kepala Kemenkumham Bali, Putu Murdiana saat menerima tim pemantauan Undang-undang Keimigrasian dari Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kemenkumham Bali, Rabu (31/1).

Data Kemenkumham: Ada 5,3 Juta WNA ke Bali Sepanjang 2023

Data Kemenkumham: Ada 5,3 Juta WNA ke Bali Sepanjang 2023

Putu Murdiana menyampaikan, Bali merupakan salah satu destinasi wisata internasional yang menjadi tujuan utama kedatangan Warga Negara Asing (WNA). Oleh karena itu, pengawasan terhadap keberadaan WNA di Bali menjadi salah satu fokus perhatian Kemenkumham Bali.

Data Kemenkumham: Ada 5,3 Juta WNA ke Bali Sepanjang 2023

ADVERTISEMENT

Data Kemenkumham: Ada 5,3 Juta WNA ke Bali Sepanjang 2023

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan WNA di Bali," kata dia, dalam keterangan tertulisnya.

"Di antaranya dengan meningkatkan jumlah petugas imigrasi, meningkatkan penggunaan teknologi informasi, dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait," ujarnya.

Sementara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dalam kunjungan ke Kemenkumham Bali, dalam rangka diskusi atau konsultasi publik guna pemantauan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6, Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Staff Ahli Komisi III DPR RI, David H. Tenggara menyampaikan, diskusi ini dilakukan untuk memberikan sedikit gambaran tim pemantauan terhadap Undang-undang ini dibentuk oleh DPR RI dalam rangka pengawasan, karena pengawasan sudah menjadi fungsi DPR RI.

Lebih lanjut, dalam pemantauan pelaksanaan Undang-undang DPR RI telah melaksanakan beberapa rapat maupun konsultasi bersama dengan beberapa stakeholder di pusat, dengan Direktur Jenderal Imigrasi, dengan Politeknik Keimigrasian, akademisi maupun ke masyarakat termasuk dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

"Undang-undang keimigrasian merupakan salah satu Undang-undang yang penting untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Undang-undang ini dilaksanakan secara efektif dan efisien," ujar David.

(kdf/wiw)

(责任编辑:热点)

相关内容
  • Kapan Pengumuman PPG Guru Tertentu 2025? Cek Informasinya dan Persiapkan diri
  • Catat! Syarat Naik Kereta Api Belum Berubah, Usia 18 Tahun Ke Atas Wajib Vaksin Booster
  • Dihantam Hujan dan Angin, Tiang Listrik Terbakar di Rawamangun
  • Profil Komjen Rycko Amelza yang Akan Dilantik Sebagai Kepala BNPT
  • Begini Peran Penting Sektor Pendidikan dan Gen Z untuk Percepat Transisi Energi Bersih
  • 波士顿大学什么专业好?
  • 8 Saksi Kasus Senjata Api Ilegal Dito Mahendra Diperiksa Bareskrim Polri
  • Terjebak Romantisme 'Workaholic' Buruh Kantoran
推荐内容
  • TikTok Ajak Pengguna dan Masyarakat Lawan Misinformasi Jelang Pemilu
  • PSI dan Partai Golkar Lakukan Pertemuan Hari Ini, Bahas Soal Koalisi Besar Nih?
  • Tradisi Duel Banteng Matador Spanyol di tengah Pro Kontra
  • Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra Datangi DPP Golkar, Buka Peluang Koalisi
  • Kamu Tak Disarankan Minum Pakai Gelas di Kamar Hotel, Kok Bisa?
  • Kok TNI Sih yang Copot Baliho Habib Rizieq, Satpol PP Kemana?